Bagaimana Pengelolaan Dana Tapera? KSP: Jangan Sampai seperti Asabri!

JAKARTA – Kepala Pemerintahan Presiden Moeldoko tak ingin pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) bernasib sama seperti Asabri. Memastikan pengelolaan dana Tapera yang baik dan aman dengan partisipasi Komite Tapera.

Komite Tapera sendiri bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan keseluruhan kebijakan dan strategi pengelolaan Tapera.

Komite Tapera beranggotakan lima orang, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan profesional.

Kemudian buat sistem pengawasan agar dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan. Kita kenalkan AJK, ada panitia, tapi AJK juga punya fungsi pengawasan, kata Moeldoko dalam konferensi pers di KSP. Kantor. dikatakan. Di Jakarta. Jumat (31/5/2024).

Moeldoko juga mengingatkan, BP, berbeda dengan Tapera Asabri, bisa mengelola dana dengan baik.

“Baiklah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi hal seperti Asabri,” ujarnya.

Moeldoko mengatakan, meski Asabri menjabat Panglima TNI, namun pengelolaan dananya tidak bisa disentuh.

Kata Moeldoko, “Ini uang prajurit saya, saya tidak tahu bagaimana, kalau dipikir-pikir. Dia tidak bisa menyentuh Panglima TNI Asabri yang punya 500 ribu prajurit.”

“Pada akhirnya terjadi hal seperti kemarin, kami tidak mengerti,” lanjutnya.

Moeldoko meyakini pengelolaan dana bersama Komite Tapera akan transparan dan akuntabel.

“Saya yakin sekarang dengan terbentuknya panitia ini, pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, tidak boleh salah karena semua investasi akan benar-benar dilaksanakan, pasti terkendali dengan baik. Setidaknya oleh panitia dan AJK. secara umum,” kata Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko berharap masyarakat dapat memberdayakan pemerintah untuk memikirkan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan perumahan.

“Ke depan pemerintah akan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih punya waktu sampai tahun 2027, jadi ada kesempatan untuk berkonsultasi, jangan khawatir,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *