JAKARTA – Menteri Perumahan dan Perdesaan (PKP) Maruarar Sirait meyakini program pembangunan 3 juta rumah dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Mengingat utang perumahan saat ini masih 9,9 juta.
Seperti diketahui, ia menganalogikan, jika pada masa pemerintahan Jokowi ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Total (PTSL) dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat, maka pemerintahan Prabowo bisa memberikan lebih banyak perumahan bagi masyarakat.
“Jika Tuan. Kemarin sudah keluar sertifikat tanahnya, saya mau Pak Prabowo yang keluarkan rumahnya,” kata Ara di Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).
Selain itu, Ara memperkirakan saat ini banyak anggota TNI/Polri, ASN dan guru serta guru yang masih kehilangan tempat tinggal. Saya berharap dengan rencana rumah 3 juta ini kita bisa memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
“NCO TNI/Polri, guru, atau ASN kita banyak yang tidak punya rumah,” lanjutnya.
Kemudian, menurutnya, beberapa cara dilakukan agar biaya pembangunan rumah bisa ditekan. Salah satu caranya adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak dunia usaha, dorongannya berupa dukungan alokasi kavling.
Terkait tanah, diperoleh dari kavling yang telah disita Kejaksaan Negeri untuk digunakan sebagai bangunan tempat tinggal milik BUMN/D. Oleh karena itu, pengembang tidak perlu membeli tanah jika ingin menjadi investor bangunan tempat tinggal.
Selain itu, Ara mengatakan pihaknya akan melakukan negosiasi diskon pembelian bahan bangunan. Menurut dia, hal tersebut dimungkinkan jika pemerintah melakukan pembelian proyek konstruksi dalam jumlah besar.
“Setuju gak kalau saya langsung ke pabriknya supaya harganya turun, supaya kita bisa efisien sehingga harga di masyarakat turun.” Apakah ini pernah dilakukan sebelumnya?” – dia menyimpulkan.