JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur masih tertinggal dibandingkan Indonesia bagian barat.
Basuki mengatakan, hal ini disebabkan oleh faktor pendanaan. Pasalnya, biaya fiskal pembangunan di Indonesia bagian timur cenderung lebih tinggi dibandingkan di Indonesia bagian barat.
“(Pembangunan infrastruktur pemerintah selanjutnya) Timur saya kira masih perlu investasi pembangunan infrastruktur,” kata Basuki, dalam pertemuan di kantor Kementerian PUPR, Jumat (4/10/2024).
Sebab menurut Basuki, jika menengok ke belakang atau melihat dari segi sejarah, ketersediaan infrastruktur di Indonesia bagian barat merupakan warisan zaman penjajahan. Jadi yang dilakukan pemerintah kebanyakan hanya rehabilitasi saja.
“Dari yang saya pelajari, infrastruktur di Indonesia bagian barat, khususnya Jawa dan Sumatera, sudah ada sejak zaman Belanda dan Jepang, sehingga yang dilakukan saat ini lebih banyak pemeliharaan dan perbaikan,” tambah Basuki.
Misalnya saja jaringan jalan di pantai utara Jawa alias Pantura yang pertama kali dibangun pada masa Herman Willem Deendel, pejabat Belanda yang saat itu sedang berada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pasca kemerdekaan sebaiknya hanya mengembangkan jaringan jalan yang telah dibangun sebelumnya.
Namun jika dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera, tidak ada yang tersisa di Indonesia bagian timur. Kalau di Indonesia Timur banyak yang bangun baru, menurut saya jalan dan bendungan masih banyak yang perlu,” pungkas Basuki.
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan infrastruktur memiliki dua peran utama yaitu infrastruktur sebagai sarana produksi dan pendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan, tol, listrik, dan bendungan.
Kedua, infrastruktur adalah penyediaan pelayanan dasar seperti air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi dan irigasi. “Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk menunjang infrastruktur perekonomian,” kata Menteri Basuki.
