Soal Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Ganjar Pranowo: Politik Akomodasi Dilakukan

JAKARTA – Ganjar Pranovo, calon presiden peringkat ketiga Pilpres 2024, menilai jika pemerintahan Prabowo Gibran terus menambah jumlah kementerian maka akan muncul opini negatif dari masyarakat. Salah satunya terkait kebijakan perdagangan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat membahas kemungkinan kebijakan perdagangan sebagai respons terhadap pembicaraan penambahan jumlah jabatan kabinet menjadi 40 orang. Alasannya bisa apa saja, tapi kecurigaan masyarakat pasti mengarah ke sana, kata Ganjar saat ditemui di Museum Seni Nasional, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Agustus 2024.

Lebih lanjut Ganjal mengatakan, jumlah jabatan menteri diatur oleh kementerian negara berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Jumlah jabatan menteri dalam pasal ini sebanyak 34. “Won sudah punya undang-undangnya, apa lagi yang dia butuhkan?”

Meski demikian, Ganjar memaklumi pembicaraan terkait penambahan jabatan kabinet. Sebagai seorang politisi, saya yakin bahwa kebijakan untuk bertahan hidup sedang diterapkan.

“Tetapi saya seorang politisi dan saya memahami bahwa kebijakan perumahan harus dilaksanakan,” kata Ganjal.

Wakil Ketua Partai Gerindra Habi Broman sebelumnya angkat bicara soal bertambahnya jumlah jabatan menteri di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Ia mengatakan, Prabowo akan membentuk kabinet yang beranggotakan 40 menteri. Ia juga menilai, jumlah jabatan di kementerian akan bertambah.

Masalah kita besar dan tujuan kita besar. Kalau kita harus mempertemukan banyak orang, masuk akal kalau pemerintahan akan berkembang,” kata Habibrokman Ta. Senin (5 Juni 2024).

Diakuinya, sebagai anggota KHDR, dirinya mendapat banyak informasi sehingga kementerian terpaksa melakukan konsolidasi. Faktanya, ada beberapa kementerian dan lembaga yang fungsinya tidak tumpang tindih. Ia pun mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkhumham).

“AHU (Kejaksaan Agung) dan Pemasyarakatan sebenarnya agak berkaitan. Pemasyarakatan mengurus orang-orang yang berada di penjara, AHU mengurus badan hukum. Lalu ada Komisioner Hak Asasi Manusia, yang berbeda. Kebanyakan negara dijalankan oleh khusus petugas,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara soal wacana Prabowo yang akan membentuk kabinet beranggotakan 40 menteri. Ia meminta seluruh parpol menanyakan hal tersebut kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Tanya presiden berikutnya soal kabinet berikutnya. Tanya presiden berikutnya, tanyakan presiden berikutnya,” kata Jokowi, Selasa (7) di Pembangkit Listrik Indonesia Digital Testing House (IDTH), di Depok, Jawa Barat Pusat Pengujian Peralatan Telekomunikasi. /5/2024).

Jokowi mengaku tidak akan membeberkan informasi apa pun soal pembentukan kabinetnya yang terdiri dari 40 menteri. “Oh, tidak, tidak, tidak (perkenalan),” kata Jokowi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *