Soal Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Ini Kata Ma’ruf Amin

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun menanggapi pernyataan 40 orang delegasi yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Djibran Rakhabumin Rakha terkait kabinet “gemuk”.

Wakil Presiden Ma’ruf mengingatkan, kabinet pemerintahan baru harus terdiri dari para profesional.

“Saya kira yang jelas, yang jelas harus terdiri dari para profesional, yang mewakili parpol hanya profesional, bisa ada partai lain juga, tergantung perundingannya,” kata Wapres yang mengunjungi Halal MUI. Acara Bihalal di Grand. Sahid, Jakarta, Selasa (5 Juli 2024).

Wapres mengatakan, baik politisi maupun politisi non-partai bisa menjadi profesional. “Tetapi dari sudut pandang profesional, politisi profesional, non-politisi, baik dari partai politik maupun profesional murni, menjalankan tugas menteri secara profesional,” ujarnya.

Wapres juga membeberkan keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang saat ini hanya memiliki 34 kementerian. Katanya, hal itu sesuai dengan permintaan.

“Juga saat ini jumlahnya 34 (kementerian) yang cukup ideal dalam konteks kajian kita saat itu, itu sudah cukup, tapi kalau bahasanya seperti itu bisa lebih, kalau perlu bisa ada. Lagi.”

Habib Brochman, Wakil Ketua Umum Partai Revolusi Besar, sebelumnya mengatakan Prabowo akan membentuk kabinet yang terdiri dari 40 menteri. Dia menilai jumlah kementerian itu wajar.

Tantangan kita besar dan tujuan kita besar. Jika kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpullah di pemerintahan dan paksa pemerintah untuk berubah,” kata Habibbrochman. menjadi lebih besar. “

Sebagai anggota Partai Demokrat, ia mengaku banyak mendapat komentar terkait pemaksaan penggabungan kementerian. Faktanya, beberapa tanggung jawab kementerian tidak sinkron dari satu dewan ke dewan lainnya. Ia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ia meyakini, pemerintahan mendatang dengan sendirinya akan meningkatkan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang ada.

“Sehingga bisa menambah jumlah kementerian dan departemen,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *