UKRAINA – Amerika Serikat (AS) telah mencabut larangan lama atas pasokan senjata dan pelatihan untuk Brigade Azov di Ukraina. AS sebelumnya melarang kelompok tersebut karena kontroversi dugaan kaitannya dengan kelompok sayap kanan.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada BBC bahwa proses peninjauan tidak menemukan bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh brigade tersebut.
Berbicara tanpa mau disebutkan namanya, juru bicara departemen luar negeri mengatakan kepada BBC bahwa Washington melakukan proses pemeriksaan terhadap Pasukan Khusus ke-12 Brigade Garda Nasional Azov Ukraina dan tidak menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
“Disinformasi Rusia bertujuan untuk menggabungkan Unit Garda Nasional Ukraina dari Brigade Pasukan Khusus Azov ke-12 dengan milisi yang dibentuk untuk mempertahankan Ukraina dari invasi Rusia pada tahun 2014, yang disebut Batalyon Azov,” tambah juru bicara itu.
Berdasarkan “Hukum Leahy” Amerika, yang disponsori pada tahun 1997 oleh Senator Patrick Leahy, temuan bahwa unit militer asing telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius berarti unit tersebut dapat diputus dari bantuan militer AS.
Pemerintah Amerika mengatakan mereka menganggap penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa dan pemerkosaan sebagai pelanggaran ketika menegakkan hukum.
Menanggapi keputusan AS tersebut, Brigade Azov mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kebohongan tentang Azov, yang telah disebarkan oleh rezim Kremlin di Barat selama beberapa tahun, telah mendapat pukulan telak saat ini.
“Menerima senjata Barat dan pelatihan dari AS tidak hanya akan meningkatkan kemampuan tempur Azov, namun yang paling penting, akan berkontribusi terhadap pelestarian kehidupan dan kesehatan anggota brigade kami,” katanya.
Sebuah batalion milisi sukarelawan bernama Azov awalnya dibentuk pada Mei 2014 untuk melawan pasukan yang didukung Rusia di wilayah Donbas timur Ukraina. Belakangan tahun itu, mereka sempat dimasukkan sebagai resimen terpisah di kementerian dalam negeri Ukraina sebelum dipindahkan ke Garda Nasional.
AS telah melarang resimen tersebut menerima senjata AS karena diduga memiliki hubungan dengan kelompok sayap kanan.
Pada tahun 2016, sebuah laporan PBB menuduh resimen Azov menjarah properti sipil, menyebabkan pengungsian di Ukraina timur.
