Ini Latar Belakang Pendidikan Natalius Pigai, Menteri yang Minta Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM

JAKARTA – Demikian edukasi Natalius Pigai, menteri yang meminta dana Rp20 triliun untuk Kementerian Hak Asasi Manusia. Padahal ia belum genap sepekan menjabat di Kabinet Merah Putih Presiden Prabov Subianto.

Natalius Pigai menjadi sorotan karena anggaran kementerian yang sangat kecil. Diketahui, Kementerian HAM mendapat anggaran dari APBN sebesar 64 miliar roll.

Menurut Pigai, jumlah tersebut terlalu kecil sehingga meminta diubah agar Kementerian HAM mendapat anggaran minimal Rp 20 triliun.

“Hentikan. Dari Rp20 triliun (pagu anggaran) hanya ada Rp64 miliar. Itu tidak bisa dilakukan. Cita-cita dan visi Presiden Indonesia tidak akan tercapai,” kata Natalius Pigai, Senin (21/12) lalu. 10/2024).

“Saya seorang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya mau Rp 20 triliun,” tegasnya.

Akibat pernyataan tersebut, nama Natalius Pigai sontak menyedot perhatian publik. Banyak yang penasaran siapa Menteri Hak Asasi Manusia itu dan apa pendidikannya.

Pigai diketahui lahir di Panjai, Papua Tengah pada 25 Desember 1975. Sejak lama, ia dikenal sebagai tokoh yang sangat kritis dalam Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia melalui berbagai cara. Ia bahkan menunjukkannya sejak usia masih sangat muda.

Natalius Pigai merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan dari Perguruan Tinggi Pemerintahan Desa Yogyakarta. Tak hanya itu, ia juga banyak menempuh pendidikan nonformal untuk memperkaya ilmunya.

Misalnya saja ia belajar ilmu statistika di Universitas Indonesia pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi) pada tahun 2005. 2010 hingga 2011.

Dalam karir profesionalnya, pria berusia 48 tahun ini merupakan dokter spesialis di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 1999-2004. Saat itu, ia juga menjadi moderator dialog interaktif di TVRI pada tahun 2006-2008.

Tak berhenti sampai disitu, Natalius Pigai juga pernah menjadi konsultan Wakil Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan Tim Asistensi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2010 – 2012.

Terakhir, Pigai juga aktif di berbagai LSM seperti Yayasan Seyati dan Yayasan Sindelaras untuk memenuhi hak-hak masyarakat marginal khususnya di Papua.

Hal inilah yang melatarbelakangi dan pendidikan Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *